Rabu, 22 Februari 2023. Telah dilakukan Sosialisasi dan Pementapan Sistem E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) di Kantor Kejaksaan Maba Kabupaten Halmahera Timur. Sosialisasi ini dibuka langsung oleh Tim Perencanaan TI dan Pelaporan beserta Panmud Pidana Bapak Fahrudin Pora S.H. dan dihadiri oleh Aparat Penegak Hukum dari Kejaksaan Negeri, Polres, Pihak Rutan Kabupaten Halmahera Timur. 

Dengan adanya aplikasi E-Berpadu ini diharapkan dapat mempermudah kerja sama dan kordinasi antara Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan kegiatan  yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan publik dan atau pendukung pelayanan publik. Lebih lanjut, kegiatan sosialisasi dan pementapan sistem E-Berpadu ini ditutup dengan sesi tanya jawab serta foto bersama.

Senin, 20 Februari 2023. Bertempat di Ruang Gamalama, Hotel Sahid Bella Ternate. Ketua Pengadilan Negeri Soasio YM Bapak Rudy Wibowo, S.H., M.H. menghadiri acara Kunjungan Kerja Reses  Komisi III DPR RI. Rapat Kerja Reses Komisi III DPR RI dihadiri juga oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara YM Bapak Humantal Pane, S.H., M.H. dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Bapak Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A. selaku Ketua Tim yang didampingi oleh 9 anggota Komisi III DPR RI membuka Rapat Kerja sembari meyampaikan "Kami ingin mendengar aspirasi dan kendala yang dihadapi oleh Pengadilan, dalam rangka pengawasan anggaran yang akan menjadi masukan dalam "Rapat Dengar Pendapat DPR RI" dengan lembaga lembaga terkait. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara. YM Bapak Humuntal Pane, S.H., M.H., lalu menyampaikan kendala yang dihadapi oleh Pengadilan antara lain adalah kurang kondusifnya sarana listrik dan telekomunikasi, yang menyebabkan gangguan dalam penyelesaian perkara. Selanjutnya perlu adanya tambahan tunjangan karena kemahalan untuk biaya transportasi ke Sofifi.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, Drs. H. Nur Khazim, M.H juga turut menyampaikan kendala yang dihadapi Pengadilan Agama antara lain adalah  masih adanya 6 (enam) Kabupaten yang belum memiliki Pengadilan Agama, serta mahalnya biaya transportasi dan biaya panggilan sidang. Penyampaian aspirasi dan kendala yang telah disampaikan tersebut akan menjadi catatan dan masukan bagi Komosi III DPR RI untuk "Rapat Dengar Pendapat DPR RI" hal tersebut disampaikan  oleh Ketua Tim Komisi III DPR RI.

Acara Rapat Kerja diakhiri pada pukul 16.30 WIT dengan pertukaran plakat dari dua lingkungan Peradilan dengan komisi III DPR RI dan foto bersama.